General Insurance News - PT. Asuransi Samsung Tugu

Asuransi kesehatan tumbuh 30%

JAKARTA, 9 Feb 2010: Bisnis asuransi kesehatan tahun ini diperkirakan masih menarik dan menjanjikan pertumbuhan bisnis yang cukup menggiurkan, yaitu berkisar 30% dibandingkan dengan tahun lalu.

Dirut PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Rosa Ch. Ginting mengatakan pasar asuransi jiwa masih sangat luas, karena masih ada perusahaan yang mengelola biaya kesehatan karyawannya sendiri.

"Pasarnya masih terbuka luas. Kami prediksi bisa tumbuh 50%, tetapi kalau industri mungkin bisa 20%-30%," tuturnya, kemarin.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap proteksi kesehatan semakin besar. Dia optimistis pertumbuhan itu bisa tercapai, menyusul produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisnis Indonesia

Bapepam-LK berkeras tidak atur tarif premi

JAKARTA,9 Feb 2010: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berkeras tidak menerbitkan peraturan bagi acuan tarif premi, menyusul perang tarif pada industri asuransi kerugian.

Menurut Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata, pembuatan aturan per produk itu dinilai sangat menyita waktu dan tidak mendorong kedewasaan pelaku industri tersebut.

"Regulator tidak akan menyusun peraturan yang menentukan tarif premi per produk untuk mengatasi perang tarif pada industri asuransi kerugian," katanya, kemarin.

Isa memaparkan Bapepam-LK cenderung mendorong pelaku industri asuransi kerugian untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik industri sebagai dasar penentuan tarif.

Pada dasarnya, katanya, aturan untuk menentukan premi sudah tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422/ 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Ke depan, Isa mengatakan Bapepam-LK tidak berencana untuk mengatur premi semua lini usaha asuransi.

Bapepam-LK, lanjutnya, lebih mengedepankan penyusunan ketentuan yang sifatnya generik untuk semua produk, sehingga berlaku peraturan yang sama.

"Kalau ada statistik, misalnya asuransi kebakaran yang bagus kenapa tidak diolah dan diberikan kembali kepada industri sebagai benchmark," tuturnya.

Adapun, KMK 422/2003 Ayat 1 menyebutkan penghitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Selanjutnya, pada Ayat 2 disebutkan penetapan premi harus mempertimbangkan premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian jenis asuransi yang bersangkutan minimal dalam 5 tahun terakhir.

Penetapan premi murni itu juga wajib didasarkan pada biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.

Meski demikian, Isa mengakui regulator sulit mengecek kualitas statistik yang digunakan sebagai dasar pembentukan tarif, karena tidak ada referensi statistik.

Selain KMK 422/2003, regulator juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

PMK 74/2007 itu membatasi komisi untuk perantara hanya 25% atau jauh tergerus dari komisi yang sebelumnya bisa mencapai 60% dari premi murni.

Peraturan itu ditujukan untuk mengembalikan kedisiplinan pelaku industri dan pembentukan statistik yang menjadi referensi industri.

Pada kesempatan itu, Isa mengamini usulan beberapa pelaku industri agar regulator mengatur soal pencadangan.

"Kalau diperhatikan, PMK 74 sendiri memang utamanya adalah menekan perusahaan untuk membuat pencadangan yang benar. Langkah pengaturan pencadangan itu memang sudah kami laksanakan," katanya.

Dia mengatakan untuk menentukan pencadangan harus tersedia aset yang cukup, sehingga regulator juga berkepentingan untuk memastikan penyelenggara bisnis mengumpulkan premi yang cukup.

Perang tarif di industri asuransi kerugian, utamanya di lini bisnis kendaraan bermotor dan properti, bukan hal baru dan semakin memburuk dari tahun ke tahun.

Oleh Hanna Prabandari Bisnis Indonesia

Prospek Inflasi dan Kebijakan Moneter 2010

Kompas,Senin, 8 Februari 2010 | 03:24 WIB

Bramanian Surendro

Laju inflasi akhir tahun 2009 yang hanya 2,78 persen (tahunan) merupakan salah satu figur inflasi terendah dalam sejarah Indonesia. Sejak tahun 1970, hanya ada dua periode dengan laju inflasi tercatat lebih rendah, yaitu tahun 1971 yang mencapai 2,56 persen dan tahun 1999 sebesar 2,01 persen.

Namun, publikasi data inflasi bulan Januari oleh Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu menyiratkan bahwa tekanan inflasi mulai kembali meningkat.

Bagaimana prospek inflasi untuk beberapa waktu mendatang? Bagaimana pula dampaknya terhadap arah kebijakan moneter bank sentral?

Sepanjang Januari terjadi inflasi sebesar 0,84 persen. Besaran inflasi itu lebih tinggi dari estimasi banyak pihak, yang memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 0,50 persen.

Sebenarnya, pada kondisi normal (bukan krisis atau pascakrisis), tekanan inflasi di akhir atau awal tahun memang cenderung meningkat.

Pada 2005-2008, inflasi yang terjadi pada Januari selalu berada di atas 1 persen. Pada 2005 sebesar 1,43 persen, pada 2006 sebesar 1,36 persen, tahun 2007 sebesar 1,04 persen, dan tahun 2008 sebesar 1,7 persen.

Beras biasanya jadi komoditas utama yang memengaruhi tekanan inflasi pada bulan Januari. Pada Januari 2010, beras memberi andil inflasi 0,35 persen.

Pada Januari 2009, beras masih memberi andil inflasi sebesar 0,06 persen meski secara umum terjadi deflasi pada waktu itu. Seterusnya, untuk 2005-2008, beras umumnya selalu menjadi komoditas yang memberi andil terbesar terhadap total inflasi pada Januari.

Selain di Indonesia, peningkatan tekanan inflasi juga mulai dialami oleh negara-negara lain. Di beberapa negara, naiknya laju inflasi bahkan mulai terasa sejak pertengahan 2009 (Gambar 1).

Apabila pada periode krisis yang lalu beberapa negara mengalami fase deflasi, saat ini secara umum negara-negara itu sudah kembali mengalami inflasi, termasuk Amerika Serikat, China, zona Uni Eropa, dan beberapa negara-negara tetangga.

Inflasi tahunan di AS pada Desember 2009 bahkan mencapai 2,82 persen (tren inflasi jangka panjang di AS kira-kira berada di 2-3 persen).

Memang masih ada beberapa negara yang saat ini berada dalam periode deflasi. Jepang, misalnya, hingga Desember 2009 masih mengalami deflasi yang cukup dalam sebesar 1,68 persen (tahunan). Singapura juga masih mengalami deflasi sampai Desember 2009.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia berpotensi untuk terus meningkat dalam beberapa waktu mendatang.

Peningkatan aktivitas ekonomi itu sangat mungkin mendorong naiknya daya beli masyarakat. Naiknya daya beli masyarakat memberi insentif bagi pengusaha untuk menaikkan harga jual produk, yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tekanan inflasi.

Oleh karena itu, dampak lemahnya sisi permintaan yang mengurangi tekanan inflasi sepanjang 2009 sepertinya sulit untuk berlanjut pada tahun ini.

Inflasi kemudian berpotensi kembali ke level yang selaras dengan tren jangka panjangnya. Data historis menunjukkan bahwa tren inflasi dalam kondisi normal di Indonesia berada di kisaran 6-6,5 persen.

Data historis juga menunjukkan bahwa shock kebijakan (terutama kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi) yang diambil pemerintah pasti merusak tren itu. Pada 2005 dan 2008 pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang kemudian membuat laju inflasi melambung tinggi.

Untuk 2010, potensi terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi sepertinya masih cukup kecil. Harga minyak dunia memang diperkirakan naik sejalan dengan naiknya permintaan.

Namun, banyak pihak meyakini bahwa suplai minyak dunia masih dapat memenuhi kenaikan permintaan yang umumnya berasal dari negara-negara yang masih mengalami pemulihan aktivitas ekonomi.

Sampai awal Februari, Energy Information Administration (EIA) di AS memprediksi harga minyak pada akhir 2010 akan mencapai 82 dollar AS per barrel dengan rata-rata harga sepanjang tahun mencapai 79,8 dollar AS per barrel.

Beberapa lembaga lain yang lebih pesimistis memperkirakan harga minyak akan mencapai 90 dollar AS per barrel. Dengan skenario kenaikan harga minyak seperti di atas, opsi kenaikan BBM sepertinya masih dapat dihindari pemerintah pada 2010.

Dengan skenario itu pula, Danareksa Research Institute memperkirakan pola laju inflasi pada 2010 akan bergerak seperti ditunjukkan pada Gambar 2 (warna merah menunjukkan perkiraan).

Tekanan inflasi diperkirakan masih relatif tinggi pada Februari dan akan turun pada Maret dan April sejalan dengan dimulainya masa panen raya.

Tekanan inflasi kemudian akan kembali meningkat dan mencapai puncaknya antara Agustus dan September 2010 (bersamaan dengan bulan Ramadhan). Secara keseluruhan, Danareksa Research Institute memperkirakan laju inflasi tahunan pada 2010 akan mencapai 6,01 persen.

Fase pemulihan

Pada periode krisis lalu, otoritas moneter di banyak negara umumnya menerapkan kebijakan moneter longgar. The Fed di AS, misalnya, menjalankan kebijakan tersebut dengan menurunkan suku bunga acuan hingga mendekati 0 persen.

Selain itu, The Fed juga membeli obligasi Pemerintah AS dalam jumlah besar (yang berarti menyuntikkan uang ke sistem keuangan).

Dampaknya, monetary base (uang primer atau M0) dan suplai uang (M1) melambung tinggi sejak pertengahan 2008.

Fase pemulihan yang masih berlangsung dan perlu dijaga membuat bank-bank sentral di dunia secara umum belum mengubah arah kebijakan moneter secara signifikan meski pada beberapa kasus suku bunga efektif sudah negatif karena laju inflasinya sudah lebih tinggi dari suku bunga acuan.

Penurunan angka pertumbuhan suplai uang yang terjadi di beberapa negara, seperti yang terjadi di AS, sepertinya lebih disebabkan oleh faktor base effect dan bukan perubahan arah kebijakan moneter bank sentral.

Bagaimana dengan prospek kebijakan moneter di Indonesia? Agak sulit dijawab karena rangkaian kebijakan Bank Indonesia (BI) seperti bertolak belakang beberapa waktu lalu.

BI memang menurunkan suku bunga acuan sampai 6,5 persen (tampak melonggarkan kebijakan moneter).

Namun, pada saat yang sama BI juga membatasi pasokan uangnya ke sistem dengan menyerap banyak dana perbankan dengan penerbitan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (memperketat kebijakan moneter).

Beberapa indikator kemudian menunjukkan bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang dicanangkan BI sebenarnya belum berhasil tercapai.

Indikator tersebut misalnya pertumbuhan negatif uang primer (M0), suku bunga pinjaman yang sulit turun, dan pertumbuhan kredit yang terus menurun.

Tekanan inflasi yang kembali meningkat pada tahun 2010 tentu membatasi ruang BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di level yang rendah.

Sampai dengan semester I-2010, laju inflasi diperkirakan masih akan berada di kisaran 5 persen.

Oleh karena itu, sampai dengan pertengahan tahun 2010, BI kemungkinan besar masih dapat mempertahankan suku bunga acuan pada level yang sekarang.

Tentu perlakuan terhadap suku bunga acuan perlu dibarengi dengan pengelolaan yang sesuai atas instrumen moneter pendukung, misalnya penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.

Hal ini penting agar kebijakan moneter yang digariskan BI dapat benar-benar berdampak seperti yang diharapkan.

Dengan pengelolaan yang tepat, tingkat likuiditas di sistem keuangan akan tetap terjaga. Kondisi ini akan mempermudah perbankan menjalankan fungsi intermediasinya.

Dengan dukungan yang cukup dari perbankan, pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung tentu akan lebih optimal.

Bramanian Surendro Danareksa Research Institute; Ekonom

Kompetensi pengelola memprihatinkan

51 Direksi dan komisaris asuransi tak lolos ujian kepatutan

JAKARTA,8 Feb 2010: Persentase angka direksi dan komi saris perusahaan perasuransian yang tidak lolos uji kemampuan dan kepatutan sepanjang 2009 mem buruk di bandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang utamanya disebabkan faktor kompetensi.

Kepala Biro Perasuransian BapepamLK Isa Rachmatarwata me ngatakan dari 266 direksi dan komisaris perusahaan perasuransian yang diuji sepanjang 2009, tercatat 215 orang lolos dan 51 orang tidak lolos.

Sekadar catatan, sepanjang 2008 BapepamLK telah menguji 452 orang. Dari jumlah tersebut 406 orang dinyatakan lolos ujian dan 46 orang tidak lolos. "Jadi dari segi persentase angka tidak lolos lebih besar 2009," tutur Isa di Jakarta, akhir pekan lalu.

Padahal angka direksi dan ko misaris 2008 yang tidak lolos su dah menimbulkan keprihatinan regulator karena lebih tinggi dari tahuntahun sebelumnya.

Fit & proper test mulai dilaku kan 20042005 yang diikuti oleh hampir 100 orang dengan angka tidak lulus hanya 1%. Untuk per bandingan 2008 peserta uji ke pa tutan dan kelayakan yang tidak lolos mencapai 10%.

Dari data siaran pers Bapepam LK akhir 2009 menunjukkan jum lah direksi dan komisaris yang di uji sebagian besar berasal dari asu ransi kerugian 91 orang, asu ransi jiwa 83 orang, dan pialang baik asuransi maupun reasuransi 67 orang.

Selain itu Biro Perasuransian ju ga menguji perusahaan agen yang jumlahnya saat itu naik sebelum muncul aturan perpajakan agen terbaru.

Tahun ini BapepamLK mem per kirakan bisa melakukan uji ke mampuan dan kepatutan ke pada 300 orang direksi dan komisaris yang sebagian besar dari perusahaan broker. "Karena yang asuransi hampir seluruhnya sudah menjalani fit & proper, kecuali beberapa yang ada penggantian," katanya.

Isa mengatakan jumlah direksi dan komisaris yang diuji menurun dibandingkan dengan 2008 karena regulator masih ada penyesuaian dengan formula yang baru.

Beberapa waktu terakhir regulator terus melakukan penyesuaian aturan fit & proper test agar wajar dan tidak berlebihan.

April lalu pemerintah kembali me revisi aturan pedoman peni laian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.

Peraturan itu menyempurnakan sekaligus meng gan tikan Peraturan Ketua BapepamLK Nomor: Per03/BL/2009 tang gal 29 Januari 2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Peraturan menghendaki direksi dan komisaris berasal dari orangorang yang paham tentang industri perasuransian yang tecermin dari kriteria dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, di antaranya latar belakang pendidikan, pendidikan profesi atau sertifikasi yang dimiliki dan pengalaman.

Isa mengatakan peningkatan ang ka direksi dan komisaris yang tidak lolos bukan disebabkan aturan baru yang semakin ketat.

Dia mengatakan aturan itu justru lebih jelas dan menghargai pe ngalaman orang di industri jasa keuangan itu.

Saat wawancara kadang ada jawaban yang tidak lancar, kami biasanya terpengaruh untuk ti dak meloloskan. Tapi sekarang ada ketegasan bahwa peng ala man dan sertifikasi profesi [mempunyai bobot yang tinggi], jadi orang yang meragukan seperti itu akan tertolong. Karena disadari terkadang ada orang yang tidak pintar untuk menjelaskan sesuatu," ujarnya.

Kompetensi jelek Isa mengatakan sebagian besar direksi dan komisaris yang tidak lolos lebih dikarenakan pada faktor kompetensi yang cukupun tuk menjalankan kegiatan usaha di sektor masing-masing.

Dia menyebutkan orang yang tidak lolos belum tentu berasal dari luar industri asuransi. Dia mengatakan jika selama ini orang tersebut mempunyai pengalaman kerja sama dengan asuransi tidak akan kesulitan mengikuti ujian tersebut, misalnya dari perbankan atau perusahaan minyak yang mempunyai program asuransi yang baik.

"Tapi kalau dari pengusaha, katakanlah pengeboran minyak, duitnya banyak, tapi dia tidak cukup punya kedekatan ke praktik asuransi, dari segi kompetensi mereka failed. Mereka belum cukup memiliki background itu.

Harus belajar lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) Munir Sjam soeddin mengatakan penempatan orang yang salah menjadi salah satu faktor tingginya angka direksi dan komisaris yang tidak lulus.

"Umumnya pedoman pemilik perusahaan untuk memilih direksi dengan melihat kemampuan nya dalam jualan, sehingga ketika ditanya aturan di industri asuransi mereka tidak paham." (hanna.prabandari@bisnis.co.id)

Aturan modal resahkan asuransi syariah

JAKARTA, 3 Feb 2010: Pelaku industri asuransi syariah diperkirakan bakal berkurang menghadapi aturan permodalan minimum seperti yang diamanatkan dalam PP No. 39/2008, karena muncul wacana penghapusan unit syariah.

Pemerintah berniat mewajibkan pengoperasian bisnis asuransi syariah melalui perusahaan penuh (full pledged) dan menghapus keberadaan unit syariah dalam revisi UU Perasuransian No. 2/1992.

"Sempat ada kekhawatiran seperti itu, mereka takut kalau memenuhi aturan modal minimum unit syariah Rp25 miliar akan muncul kewajiban menjadi perusahaan penuh yang diwajibkan ketentuan modal yang lebih besar. Memikirkan untuk induk perusahaan saja banyak yang kesulitan," tutur Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui jika hal itu diterapkan akan memberikan dampak positif yakni hanya pemain yang benar-benar serius mengembangkan asuransi syariah saja yang bermain di industri.

Berdasarkan PP No. 39/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, modal yang berlaku untuk perusahaan asuransi syariah Rp 50 miliar.

Shaifie mengatakan asosiasi tengah menginventarisasi perusahaan yang menghadapi kesulitan permodalan. Persoalan mereka akan ditampung dan dibicarakan dalam rapat anggota dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan wacana penghapusan unit syariah terus menguat, sehingga regulator minta pelaku industri untuk bersiap mengantisipasi aturan tersebut.

"Ada indikasi, saya tidak ingin memberikan spekulasi tetapi mohon diantisipasi, bahwa kita pun menghendaki penyelenggaraan yang betul-betul terpisah, tidak lagi unit syariah," tuturnya.

Dia mengatakan jika wacana itu terealisasi sebagai aturan, perusahaan yang memiliki unit syariah harus berpikir apakah mereka memang berniat serius untuk mengembangkan bisnis itu.

Hingga kini, jumlah perusahaan yang mempunyai unit syariah sebanyak 14 perusahaan asuransi jiwa, 19 asuransi kerugian, dan tiga reasuransi.

Menurut Isa, pemerintah telah memberikan insentif permodalan untuk pembukaan asuransi syariah yang lebih ringan atau setengahnya jika dibandingkan dengan modal minimum untuk konvensional Rp100 miliar.

Oleh Hanna Prabandari Bisnis Indonesia

Lonjakan harga pangan picu inflasi

Implementasi ACFTA beri efek deflasi pada tahun ini

JAKARTA, 2 Feb 2010: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Januari 0,84% (month-to-month) atau relatif tinggi yang terutama dipicu oleh gejolak harga pangan, terutama beras, di dalam negeri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyebutkan penyumbang terbesar inflasi Januari adalah kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,73%.

Adapun, sumbangan kenaikan harga beras terhadap inflasi mencapai 0,35%. "Bintang besar inflasi Januari 2010 adalah harga beras yang selama Januari kenaikannya mencapai 8,02% dari harga Desember 2009," ujarnya dalam pengumuman perkembangan indeks harga konsumen, kemarin.

Secara keseluruhan, laju inflasi tahun kalender Januari 2010-yang juga sama dengan laju bulanannya-menyentuh 0,84%, sedangkan laju inflasi year-on-year adalah 3,72%. Merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, catatan inflasi Januari 2010 berada pada kondisi serupa pada 2003 sebesar 0,8%.

BPS mencatat harga beras selama Januari menembus Rp7.482 per kg atau naik 7,83% dari rata-rata Desember sebesar Rp6.938 per kg. Kenaikan harga beras termurah justru lebih tinggi yaitu 8,45% dari Rp5.604 per kg pada Desember menjadi Rp6.078 per kg.

Selain peningkatan harga bahan makanan, kelompok makanan jadi/minuman/rokok/tembakau juga terjadi inflasi dengan kenaikan indeks harga 1,93%, disusul perumahan/air/listrik/gas dan bahan bakar 0,34%, dan kesehatan 0,15%.

Adapun, inflasi pendidikan/rekreasi/olahraga 0,10%, dan transportasi/komunikasi/jasa keuangan 0,16%.

Kelompok sandang justru mengalami penurunan harga sehingga menyumbangkan deflasi 0,20%.

Dampak ACFTA

Pada bagian lain Rusman mengatakan meyakini kerja sama Asean-China Free Trade Area (ACFTA) akan menyumbangkan efek deflasi pada tahun ini.

"ACFTA, dampak positifnya yaitu pada penurunan harga terutama untuk produk-produk yang diimpor. Kelompok sandang misalnya yang sekarang deflasi nanti mungkin juga akan deflasi lagi," tambahnya.

Lebih jauh Rusman menjelaskan tekanan harga yang rendah pada Januari sempat terjadi pada 2009 yang ketika itu mengalami deflasi 0,07% sebagai pengaruh dari penurunan harga BBM. Inflasi Januari pernah melampaui 1% berturut-turut dari 2005 hingga 2008 masing-masing 1,43%, 1,36%, 1,04%, dan 1,77%.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan laju inflasi 5% dalam APBN 2010 dan direncanakan diubah ke level 5,5% dalam percepatan APBN-P 2010.

Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro Bappenas, meyakini target baru 5,5% dapat tercapai pada tahun ini.

Adanya sedikit kenaikan tekanan inflasi tahun ini diperkirakan terjadi dengan asumsi kapasitas utilisasi akan meningkat di tengah pemulihan dunia.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinasi Perekonomian, menilai lonjakan inflasi Januari merupakan siklus yang biasa terjadi karena gejala musiman. Akan tetapi, begitu musim panen raya tiba stabilitas harga kembali tercipta. "Untuk inflasi year-on-year 2010 kita optimistis bisa berada pada level 5% sepanjang 2010," ujarnya.

Mirza Adityaswara, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan inflasi bulanan pada Januari memang di atas ekspektasi. Akan tetapi, inflasi tahunannya masih sebesar 3,72% atau masih dalam tingkat prediksi, yaitu 5% +/- 1% sepanjang 2010. (Hendri T. Asworo) (dewi.astuti@bisnis.co.id/ agust.supriadi@bisnis.co.id)

Asuransi syariah kesulitan akuntan

PSAK 108 akan koreksi rasio kesehatan

JAKARTA,2 Feb 2010: Keberadaan sumber daya manusia untuk mengolah akuntansi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan perusahaan dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 108 yang berlaku mulai tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein mengatakan pihaknya khawatir perusahaan mengalami kendala melaksanakan ketentuan PSAK 108 itu.

"Pelaksanaan PSAK 108 ini membuat perubahan yang sangat besar. Kalau pengelola akuntansi hanya satu dari konvensional, saya yakin akan ada kesulitan menghadapi perubahan ini," katanya kemarin.

Menurut dia, asosiasi akan menggelar rapat anggota untuk memantau kesiapan perusahaan anggota melaksanakan PSAK 108 yang mulai resmi berlaku pada 1 Januari 2010.

Penerapan PSAK 108 akan menyebabkan risk based capital (RBC) asuransi syariah terkoreksi signifikan, bahkan bisa sampai 70%. Saat ini RBC pelaku industri asuransi syariah kebanyakan masih tinggi karena masih memperhitungkan dana perusahaan.

Dia menyayangkan beberapa perusahaan pasif saat diundang ke pertemuan dan sosialisasi terkait pelaksanaan PSAK 108. "Mungkin karena syariah masih kecil, sumbangan preminya masih belum besar, jadi serba salah. Keseriusan manajemen diuji dengan pelaksanaan PSAK ini," katanya. Dalam PSAK 108 itu ditetapkan kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru dalam dana peserta.

Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah, juga kewajiban jika memakai akad wakalah.

Penyaluran dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, maka mengurangi kewajiban dan dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terkait. Bagian kontribusi untuk ujrah diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba dan rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru.

Pemisahan pencatatan

Pada akhir tahun lalu Biro Perasuransian Bapepam-LK masih menemukan banyak pelaku asuransi syariah yang belum memisahkan pencatatan dana perusahaan dengan dana peserta sehingga penghitungan kesehatan keuangan masih sama dengan yang dilakukan di konvensional.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan regulator telah bertemu 26 pemain industri asuransi syariah dari total 42 pelaku bisnis untuk mengetahui kesiapan mereka menerapkan PSAK 108.

Dari jumlah yang sudah ditemui, sekitar 6-7 perusahaan mengakui belum pernah mencoba sama sekali pencatatan terpisah antara dana tabarru dan dana peserta. Sebanyak 6-7 perusahaan juga yang menyatakan sudah mencoba membuat laporan keuangan dengan PSAK baru.

Menurut Isa, pemain yang belum menerapkan itu masih mempunyai kesempatan karena laporan keuangan pertama ke regulator masih Maret 2010. (Fahmi Achmad) (hanna.prabandari@bisnis.co.id)

Broker kritisi pembayaran premi langsung dan keagenan

JAKARTA.Kontan, 29 Jan 2010: Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI) menyampaikan usulan revisi Undang-Undang (UU) Perasuransian Nomor 2 tahun 1992. Ada dua hal yang dikritisi industri. Pertama, larangan nasabah membayar premi lewat perusahaan broker. Kedua, soal aturan main dalam bisnis keagenan.

"Kami sampaikan dua usulan itu ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kami berharap pihak otoritas mau mendengarkan masukan kami," ujar Syaifullah Simanjuntak, Sekretaris Jenderal ABAI, Rabu (27/1).

ABAI menilai, ide melarang nasabah membayar premi lewat broker merugikan banyak pihak. Sebab, bukan cuma broker asuransi yang bakal terkena imbas, tapi juga si pemegang polis itu sendiri.

Bagi si nasabah, terutama nasabah dari kelompok korporasi, aturan itu menyulitkan mereka melakukan pembayaran, mengurus masa jatuh tempo, atau mengurus hal lain yang terkait dengan perusahaan asuransi.

Dari total nasabah yang ditangani perusahaan broker, sekitar 70% adalah nasabah korporasi. Mereka butuh perantara karena asuransi yang mereka ikuti tidak cuma satu jenis dan lebih dari satu perusahaan. Betapa repotnya jika mereka mengurus sendiri.

Syaifullah menambahkan, keberadaan perusahaan broker di rantai bisnis asuransi merupakan sebuah keniscayaan. Di negara manapun, tak ada aturan yang mewajibkan nasabah membayar premi langsung ke perusahaan asuransi. "Kami melihat di Eropa, Singapura dan negara lain tidak ada pelarangan nasabah bayar premi ke broker," beber Syaifullah.

ABAI juga mengkritisi masalah keagenan. Mereka keberatan dengan keberadaan agen asuransi yang berperilaku seperti broker. "Kami meminta Bapepam-LK segera menertibkan hal tersebut," tandas Syaifullah.

Bapepam LK tentu punya alasan melarang pembayaran premi asuransi lewat broker. Ide tersebut bermula dari keluhan asuransi yang merasa pembayaran premi tersendat, karena setoran dari perusahaan broker seringkali terlambat. Muncul dugaan, premi itu lamban disetorkan karena digunakan broker untuk berinvestasi.

Fransiska Firlana

Reasuransi paksa kenaikan tarif properti

JAKARTA,29 Jan 2010: Pelaku reasuransi nasional memaksa perusahaan asuransi menetapkan harga premi pertanggungan risiko properti yang wajar, dengan memangkas dukungan kapasitas ke bisnis tersebut.

Langkah itu terpaksa dilakukan setelah 3 tahun belakangan reasuransi semakin merugi dan menghadapi negosiasi treaty yang alot dengan reasuradur internasional.

Kepala Divisi Reasuransi Umum PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo) Kocu Andre Hutagalung menjelaskan harga pertanggungan kebakaran dari tahun ke tahun semakin rendah, padahal lini bisnis itu menyumbang 60% dari portofolio asuransi nasional.

"Memang ada waktunya ini mencapai dasarnya sehingga mengakibatkan efek ke portofolio nonkebakaran. Karena begitu besarnya turun maka result bagus di bisnis lainnya habis," tutur Kocu saat ditemui Bisnis baru-baru ini.

Dia menjelaskan selama beberapa tahun terakhir pihaknya berusaha menyeimbangkan portofolio untuk menutup kerugian di asuransi kebakaran. Namun, sejak 3 tahun lalu besarnya kerugian asuransi properti semakin berat.

"Itu mendorong kami selama 2 tahun ini merestrukturisasi portofolio, termasuk komposisi saham di treaty yang kami ikuti sebelumnya," imbuhnya.

Dia mengakui kebijakan membatasi dukungan kapasitas ini menuai protes dari perusahaan asuransi, tetapi itu terpaksa harus dilakukan untuk mempertahankan kemampuan Reindo mendukung pasar asuransi nasional.

"Kami perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan kami mendukung terutama kelas non-fire sambil kami menunggu usaha pasar sendiri untuk memperbaiki sektor kebakaran, tetapi kan kami tidak tahu sampai kapan cerita panjang ini," katanya.

Untuk internal perusahaan sendiri kebijakan tersebut berakibat pada rendahnya pertumbuhan premi bruto, karena properti yang selama ini juga menyumbang 60% dari portofolio akan turun digantikan oleh pertumbuhan bisnis lainnya.

Namun, diharapkan hasil underwriting sebagai komponen pendukung hasil usaha akan membaik.

Kocu mengakui kebijakan ini tentu akan menyulitkan perusahaan asuransi karena reasuransi internasional dan perusahaan asuransi yang mempunyai kapasitas besar juga ketat memberikan kapasitas. Diharapkan itu akan berakibat pada membaiknya harga premi asuransi properti.

Presiden Direktur PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Robby Loho mengatakan pihaknya juga menerapkan kebijakan yang sama untuk membatasi dukungan kapasitas properti. Dia berharap regulator segera mengeluarkan aturan cara penetapan harga asuransi properti.

Menurut Robby tahun ini negosiasi treaty sangat alot termasuk kenaikan harga dan pengetatan syarat dan kondisi.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata berharap reasuransi nasional bisa menjadi mitra regulator menegakkan disiplin di kalangan pemain industri.

Dia menilai jika reasuransi nasional mulai menegakkan prinsip asuransi yang benar dan menghitung kapasitas berdasarkan data yang benar maka akan menekan perusahaan asuransi untuk berlaku disiplin.

Oleh Hanna Prabandari Bisnis Indonesia

IMF naikkan prediksi laju ekonomi RI

Kasus Century diyakini tak akan goyang perekonomian

JAKARTA, 28 Jan 2010: Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kasus Bank Century tidak akan memiliki dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada tahun ini yang diproyeksikan 5,5% atau naik dari prediksi sebelumnya 4,8% PDB.

Menurut Division Chief IMF untuk Asia Pasifik Thomas R. Rumbaugh, dampak politis seperti kasus Bank Century tidak perlu dispekulasikan secara berlebihan karena faktor itu diyakini tidak akan mengganggu prospek perekonomian Indonesia.

Pasalnya, ada faktor dorongan yang jauh lebih kuat bagi performa ekonomi, yaitu pemulihan pertumbuhan kredit, ekspor dan investasi yang ekspektasinya akan lebih baik.

"Kami tidak melihat isolated case seperti skandal Century bisa berdampak pada performa ekonomi Indonesia jangka pendek maupun potensinya dalam jangka menengah," tegasnya kepada Bisnis, kemarin.

Akan tetapi jika kasus bank tersebut mengganggu implementasi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan mengurangi bottleneck, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah bisa tertunda.

Dalam World Economic Outlook (WEO) Update yang dipublikasikan kemarin, dana moneter yang bermarkas di Washington DC itu meningkatkan estimasi laju produk domestik bruto (PDB) dunia 2010 dari sebelumnya 3,1% menjadi 3,9%, seiring tren pemulihan yang lebih awal dan lebih kuat dari perkiraan.

Sejalan dengan itu, Rumbaugh mengungkapkan pihaknya juga merevisi positif pertumbuhan PDB Indonesia dari perkiraan sebelumnya 4,8% menjadi 5,5%, atau sama dengan asumsi yang dipatok pemerintah dalam APBN 2010.

"Pertumbuhan kredit yang mulai naik pada November dan Desember 2009, ekspor yang meningkat dan pemulihan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Perbaikan rating surat utang oleh Fitch juga merefleksikan hal itu. Kami yakin momentum pertumbuhan bisa dipertahankan," jelasnya.

Rumbaugh yang juga Mission Chief IMF untuk Indonesia itu mengingatkan risiko yang berkaitan dengan pemulihan dunia yang bisa saja melemah, termasuk di dalamnya lonjakan harga komoditas sehingga memicu tekanan inflasi, dan juga volatilitas aliran modal bisa tertular ke Tanah Air. Hanya saja, itu tidak akan menjadi risiko yang besar.

Poltak Hotradero, Kepala Riset PT Recapital Securities, mengatakan tantangan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya akan berasal dari rencana peningkatan subsidi, terutama pada sektor energi dan pangan. Peningkatan subsidi berpotensi menurunkan alokasi riil pada pos belanja barang dan modal di APBN.

Menurut dia, aspek politik sebaiknya dipisahkan dengan ekonomi sehingga kinerja perekonomian tidak terganggu. Volatilitas bursa saham yang terjadi belakangan ini dinilai bukan karena pengaruh skandal Century, tetapi lebih karena tren normal yang juga terjadi di negara emerging lainnya, akibat suplai yang tidak mencukupi permintaan.

"Ekonomi RI berada pada keadaan yang baik dengan postur anggaran pemerintah yang juga baik," tuturnya. (dewi.astuti@bisnis. co.id)