General Insurance News - PT. Asuransi Samsung Tugu

Penjaminan penuh jadi opsi terbaik bank

JAKARTA, 19/11/2008: Skema penjaminan penuh terhadap dana pihak ketiga di perbankan dinilai menjadi opsi terbaik bagi ketahanan industri perbankan meskipun pemerintah memberikan respons yang hati-hati.

Wadirut PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengutarakan dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini masyarakat membutuhkan kepastian dan keamanan dari dana simpanannya.

"Saya sangat sepakat apabila penjaminan penuh atas dana nasabah di perbankan dapat diberlakukan oleh pemerintah, terlepas apakah akan ada ancaman capital flight di pasar atau tidak, yang jelas dalam situasi ini penjaminan itu sangat urgent untuk meyakinkan pasar," katanya di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan penjaminan dana masyarakat secara penuh menjadi salah satu kunci utama meredam efek negatif dari isu-isu tentang kondisi perbankan saat ini. "Di Singapura itu memberikan penjaminan penuh tanpa alasan dan perhitungan macam-macam. Mereka cuma bila Hong Kong sudah [penjaminan penuh] dan sekarang harus Singapura," ujar Sigit.

Kepala Ekonom BNI A Tony Prasetiantono menilai pemerintah perlu bersikap agar tindakan pelarian dana ke Singapura, Malaysia dan negara lainnya dapat ditekan dan perbankan dapat memelihara pertumbuhan dana pihak ketiga.

"Singapura dan Malaysia telah menerapkan penjaminan penuh itu. sementara Indonesia masih mempertimbangkannya, padahal di pasar keburu terjadi pelarian dana."

Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah pekan lalu, menyarankan blanket guarantee bagi dana nasabah di perbankan dan pinjaman antarbank, sehingga tidak terjadi segmentasi likuiditas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat lain. Menurut dia, kedalaman krisis ekonomi pada 1998 justru terjadi setelah pemerintah memberikan penjaminan penuh kepada perbankan.

"Setelah pemerintah melakukan penjaminan penuh pada 1998, kita malah flight [capital flight] besar-besaran, bunga naik, inflasi besar, kurs Rp17.000," ujarnya.

Menurut Wapres, saat ini pun sistem perbankan nasional masih cukup aman karena meski pemerintah hanya menjamin dana sebesar Rp2 miliar tetapi sisanya ditanggung oleh pemegang saham.

"Jadi kalau menabungnya di bank pemerintah berarti sisanya yang tanggung juga pemerintah. Artinya secara tidak langsung dana nasabah 100% sudah dijamin pemerintah," jelasnya.

Moral hazard

Namun, Tony mengakui blanket guarantee memang masih memiliki potensi moral hazard yang harus diwaspadai pemerintah.

Berdasarkan UU No. 24/ 2004 Pasal 11 Ayat 2 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah berdasarkan tiga kondisi yaitu terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan, inflasi tinggi, atau jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Anggota Komisi IX DPR Dradjad H. Wibowo mengatakan pemberian blanket guarantee berpotensi menimbulkan moral hazard yang besar. Oleh karena itu, katanya, mekanisme kontrol terhadap bank harus diperketat. (11/15/17) (fahmi. achmad@ bisnis.co.id)

RI Tetap Jadi Mitra Utama Kerja Sama Korea

Rabu, 19 November 2008 | 01:21 WIB

Jakarta, Kompas - Korea tetap menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra utama kerja sama di berbagai bidang di Asia Tenggara. Minat pengusaha Korea berinvestasi di Indonesia masih terus tumbuh.

Duta Besar Republik Korea Kim Ho-young, Selasa (18/11) di Jakarta, mengatakan, saat ini ada 1.200 perusahaan Korea di Indonesia yang menyerap 500.000 pekerja lokal.

Investasi ini diharapkan semakin mengukuhkan komitmen Korea untuk terus mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia.

Sebagian besar investor Korea mengembangkan bisnis padat karya di Indonesia. Di antaranya, alas kaki, garmen, kehutanan, dan elektronik. Sektor lain yang tengah digarap adalah agrobisnis dan bahan bakar nabati.

Investor Korea meminati investasi di Indonesia karena tenaga kerja yang loyal dan rajin. Hampir sebagian besar produksi industri Korea di Indonesia berorientasi ekspor.

Peranan investor Korea dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia diakui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Menurut dia, sektor padat karya merupakan pilihan utama investor Korea.

Minat pengusaha Korea berinvestasi di Indonesia pun terus meningkat. Erman mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Asosiasi Produsen Sepatu Indonesia bahwa investor Korea membangun enam pabrik baru di Sukabumi, Jawa Barat. ”Kami tidak tahu bagaimana dampak krisis di Korea. Akan tetapi, investor Korea justru tetap masuk ke Indonesia,” kata Erman. (ham)

Pertumbuhan ekonomi Q3 2008 tersendat

JAKARTA,18/11/2008 : Laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan pada kuartal III/2008 sebesar 6,1%, terendah dalam enam kuartal terakhir, karena anjloknya harga komoditas dan melambatnya kinerja ekspor.

Meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi itu melampaui perkiraan nilai tengah survei Bloomberg terhadap 22 ekonom, yang sebesar 5,9%.

Kendati mengalami perlambatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan melaporkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada kuartal III/2008 (q-to-q) meningkat 3,5% dari 2,5% pada kuartal sebelumnya, menyusul kinerja positif hampir di seluruh sektor usaha.

"Hampir di semua sektor terjadi pertumbuhan, sehingga secara umum masih bagus, karena tumbuh di atas 6%, tetapi memang dalam proses perlambatan," jelasnya, kemarin.

Rusman memaparkan secara kumulatif, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, produk domestik bruto Indonesia hingga kuartal III/2008 tumbuh 6,3%, menyusul terjadinya peningkatan hampir di semua sektor ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Boediono mengatakan pertumbuhan ekonomi 6,1% tergolong baik, mengingat situasi perekonomian dunia saat ini yang dilanda krisis finansial global.

"Pertumbuhan 6,1% masih cukup lumayan, karena kondisi perekonomian dunia seperti ini. Memang sedikit melambat, tetapi masih bagus," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi (q-to-q) 3,5% ditunjang oleh meningkatnya konsumsi di empat sektor, yakni konsumsi rumah tangga sebesar 1,9%, konsumsi pemerintah 7,9%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,4%, ekspor 0,0%, dan impor 1,2%.

Rusman menjelaskan penopang terbesar laju PDB pada periode itu berasal dari tingginya konsumsi rumah tangga pada masa libur sekolah, bulan puasa, dan Lebaran. Selain itu, pemberian tunjangan hari raya, bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, dan pengeluaran pemerintah turut memberi kontribusi.

"Ini masih jauh lebih baik daripada tahun lalu karena spending government yang dipercepat."

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan kemampuan pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 6% di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, harus diberi apresiasi.

Kendati kinerja positif ditunjukan oleh hampir semua sektor, Rusman menilai perlambatan ekonomi mulai berdampak pada industri padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil.

Hal itu dipicu oleh anjloknya harga komoditas dan melambatnya kinerja ekspor, sehingga dikhawatirkan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal.

Laju ekspor tahunan selama kuartal III/2008 tumbuh 14,33%, lebih rendah dari laju tahunan kuartal II yang mencapai 15,93%. Laju ekspor kuartalan pada periode tersebut juga melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu dari 5,05% menjadi 0,03%.

Sektor usaha lainnya yang diperkirakan ikut terkena dampak perlambatan ekonomi global di antaranya kendaraan bermotor, perkebunan kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara.

Pada kuartal terakhir 2008, lanjut Rusman, ada beberapa indikasi positif dan negatif menyangkut pertumbuhan PDB. Salah satunya adalah penurunan harga premium sebesar Rp500/liter, dari Rp6.000/liter menjadi Rp5.500/liter, yang diperkirakan mendongkrak daya beli masyarakat.

Dampak negatifnya, yaitu meningkatnya inflasi pada akhir tahun seiring dengan kecenderungan daya beli masyarakat yang meningkat menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.

Kuartal IV terancam

Kendati kinerja perekonomian pada kuartal IV/2008 diperkirakan tidak menunjukkan tanda-tanda positif, Rusman optimistis hingga akhir tahun PDB tetap tumbuh minimal 6%.

"Walaupun ada perlambatan pada kuartal IV/2008, ekonomi tetap tumbuh minimal 6%, karena total PDB pada kuartal I hingga III sudah mencapai 6,3%," tambah Rusman.

Boediono menyatakan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun harus diwaspadai, mengingat ancaman perlambatan ekonomi dunia masih akan mengadang perekonomian nasional.

"Potensi penurunan pada akhir tahun mungkin masih terjadi, karena situasi perekonomian dunia yang belum normal."

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III/2008 akan diikuti oleh perlambatan yang tajam pada triwulan IV karena dua mitra ekonomi utama Indonesia, yaitu Singapura dan Jepang, terkena resesi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro meminta pemerintah mewaspadai laju pertumbuhan ekonomi 2009 yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi.

"Tahun depan jelas akan beda, karena konsumsi rumah tangga akan melemah di tengah bayang-bayang gejolak ekonomi dunia," tuturnya kepada Bisnis.

Rusman menambahkan besaran PDB Indonesia atas dasar harga yang berlaku hingga kuartal III/2008 merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yakni Rp3.705,3 triliun. Namun, untuk pendapatan per kapita Indonesia merupakan yang terkecil di kawasan ini, mengingat jumlah penduduk yang mencapai 228,5 juta jiwa.

"Pendapatan per kapita kita yang terendah di Asean. Dengan asumsi Rp9.700/US$, pendapatan per kapitanya sekitar US$2.250," jelasnya. (dewi.astuti@bisnis.co.id/gajah.kusumo @bisnis.co.id)

Lembaga Anti Fraud kawal asuransi

JAKARTA, 18/11/2008 : Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI) yang dideklarasikan kemarin tidak akan menyaingi keberadaan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang didirikan sebelumnya oleh pelaku industri jasa keuangan tersebut.

"Kami lebih pada langkah preventif atau pencegahan hal-hal yang menjadi penyebab kecurangan supaya tidak terjadi fraud. Badan mediasi [BMAI] jalan terus, kami juga," tutur Dewan Pengawas LAFAI Odang Muchtar di sela-sela peresmian LAFAI di Jakarta, kemarin.

Kegiatan LAFAI berkisar pada upaya investigasi, mediasi, konsultasi dan advokasi. Selain itu melakukan penelitian, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Odang menjelaskan LAFAI juga akan mengembangkan jaringan kerja di kalangan terkait dan berperan sebagai pusat informasi fraud asuransi. Beberapa tokoh terlibat dalam LAFAI di antaranya mantan Dirut PT Askes (Persero) Orie Andari Sutadji dan Anggota Komisi Penguji Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Pamjaki)

Lembaga independen itu berperan menjaga pihak yang terlibat dalam dunia perasuransian agar bertindak dalam koridor perjanjian yang disepakati baik antara pihak penyedia jasa penunjang asuransi (provider) dengan perusahaan asuransi maupun pihak pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Terkait dengan hal itu, LAFAI mensinergikan tenaga ahli dari asuransi, hukum, teknologi informasi, dan apabila ada indikasi pihak merasa dirugikan, LAFAI akan proaktif untuk membawa masalah tersebut menjadi masalah hukum.

Ketua Umum LAFAI Yaslis Ilyas menambahkan pihaknya dan BMAI tidak akan tumpang tindih. "Yang terpenting adalah bagaimana mendapat material yang benar untuk memperjuangkan hak klien," katanya.

Praktik bisnis

Dia mengatakan lembaga itu didirikan karena belum adanya lembaga yang berperan untuk mencegah terjadinya kecurangan praktik bisnis asuransi di Tanah Air. Di sisi lain, dana publik yang dikelola asuradur juga semakin besar dan kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin membesar.

LAFAI membuka bantuan konsultasi, mediasi dan advokasi baik kepada perorangan maupun perusahaan yang terlibat dalam ruang lingkup asuransi, utamanya pada hal yang berkenaan dengan ketidakwajaran yang dianggap merupakan salah satu pihak.

Asuransi kesehatan merupakan sektor yang selama ini paling rawan terjadi fraud. Yaslis mengatakan belum terdapat data akurat mengenai kerugian finansial akibat kecurangan asuransi di Indonesia.

Sebagai rujukan, dia menyebutkan data kecurangan asuransi kesehatan di Amerika pada 2006 sebesar 25% dari volume industri kesehatan yang bernilai US$2 triliun atau setara dengan US$500 miliar.

Dia mengatakan jika kecurangan asuransi 25% dari volume industri kesehatan Indonesia yang pada 2007 senilai Rp280 triliun, nilainya setara dengan Rp70 triliun. Oleh Hanna Prabandari Bisnis Indonesia